Hasil pantauan dan
pengamatan LSM Gadjah Puteh, upaya tersebut merupakan respon positif guna
menghadapi masalah korupsi di Aceh yang sudah akut. Hal ini tentunya
membangkitkan kembali harapan masyarakat Aceh untuk meraih masa depan yang
lebih bermartabat.
Pada saat penandatanganan
komitmen beberapa waktu lalu, Gubernur Aceh menyatakan, tanggung jawab kita
bersama untuk menjalankan dokumen rencana aksi ini sehingga upaya pemberantasan
korupsi di Aceh terlaksana dengan baik, ditempat yang sama Wakil Ketua KPK
Laode M Syarief juga menyatakan, kegiatan ini diselenggarakan karena adanya
sejumlah latar belakang. Diantaranya kekhususan Aceh yang membuat Provinsi
paling ujung sumatera ini mendapat kucuran dana otonomi khusus yang jumlahnya
triliunan rupiah dan disinyalir masih lemah dalam implementasi serta
penyalurannya yang belum tepat sasaran bahkan tidak mampu memberikan manfaat
yang besar kepada masyarakat Aceh.
Sayed Zahirsyah selaku
Direktur Eksekutif Gadjah Puteh sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat
di Aceh menyampaikan harapannya, dokumen yang telah ditandatanganani dalam
bentuk komitmen bersama pada Agustus lalu, hendaknya dibungkus dengan semangat
perubahan secara menyeluruh dan bukan cuma seremoni pemanis bibir belaka.
Tentunya harus dimulai oleh Gubernur agar menjadi semangat bersama seluruh
elemen rakyat Aceh, sehingga anti korupsi menjadi budaya di Aceh.
“Hampir seluruh korupsi di
Aceh melibatkan Pemerintahan Aceh, untuk itu Gubernur harus berani melakukan
pembersihan, terlebih apabila dilakukan oleh oknum dijajarannya, jika semua
sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku pastinya korupsi tidak akan
terjadi”, tutur Sayed kepada KOPI (8/9).
Sayed juga menyatakan,
berkaitan dengan telah bergulirnya persiapan menghadapi perhelatan politik
untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota di Provinsi Aceh, hendaknya dapat
dijadikan momentum untuk membuktikan komitmen Gubernur Aceh dan seluruh
aparaturnya dalam hal pemberantasan korupsi. Pilkada Aceh 2017 perlu
dicanangkan sebagai era baru dalam mewujudkan pemimpin Aceh baru yang amanah
dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Pada kesempatan ini, akan
lebih elok jika Gubernur Aceh mewarnai peristiwa politik akbar tahun 2017
dengan sebuah ajakan kepada seluruh rakyat Aceh untuk menjunjung tinggi marwah
Aceh yang berbasis pada filosofi PINTU ACEH yakni Pilkada Aceh terbuka bagi
Pemimpin jujur dan tertutup bagi pemimpin korup. filosofi ini hendaknya
mengakar bagi seluruh elemen masyarakat, sehingga diharapkan dapat menjadi
filter yang sangat efektif dalam menentukan pemimpin Aceh kedepan.
“Masyarakat jangan lagi
gampang dibuai dengan janji palsu oleh salah satu calon, jangan biarkan sosok
yang korup dan tidak bermoral memimpin Aceh tercinta ini” imbuhnya.
Dirinya menambahkan,
harapan rakyat Aceh untuk hidup lebih manusiawi dan bermartabat berada dipundak
pemimpin negeri syariat ini, mulai dari Gubernur dan Bupati/Walikota ditiap
wilayahnya. Jangan kecewakan lagi rakyat Aceh dengan dalih demokrasi dan perjuangan,
karena hanya akan memperburuk cita-cita perdamaian.
“Damai Aceh sejatinya
bukan semata-mata menghentikan pertikaian bersenjata, tetapi yang terpenting
adalah menghentikan sama sekali kemiskinan dan ketidakadilan diseluruh Aceh,
damai Aceh harus diisi dengan kembali berperang untuk menghadapi korupsi,
kolusi dan nepotisme yang sesungguhnya menjadi musuh bersama dan ancaman
faktual rakyat Aceh” tegas Sayed.
Ia juga menambahkan, agar
seluruh masyarakat Aceh bersatu dalam mempersiapkan pemimpin yang amanah,
jangan cederai perdamain ini dengan dengan bujuk rayu para pembohong. Aceh
bermartabat hanya dapat digapai dengan motivasi dan spirit ukhuwah yang kuat.
“Rakyat penentu kedaulatan
tertinggi yang punya hak absolut memilih, memberikan peluang bagi para koruptor
dan pembohong adalah dosa besar, nantinya seluruh masyarakat Aceh juga yang
akan merasakan azab-Nya” pungkas Patih Gadjah Puteh.[Pewarta-indonesia.com]
0 comments:
Post a Comment